10. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan data untuk kepentingan olahraga nasional melalui pembentukan sistem data olahraga nasional terpadu yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan dan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga pasal 74 B.
11. Penegasan bahwa organisasi anti-doping nasional merupakan satu-satunya organisasi anti doping nasional yang bersifat mandiri, profesional, objektif dan akuntabel yang menjalankan tugas fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan organisasi anti doping dunia pasal 85.
Baca juga: Pertamina Resmi Jadi Sponsor Utama MotoGP di Sirkuit Mandalika
12. Pemberian penghargaan pada olahragawan, pelaku olahraga oleh organisasi olahraga lembaga, pemerintah, swasta, badan usaha, perseorangan yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga berupa pemberian kemudahan beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat bagi penerima penghargaan pasal 86.
13. Perlindungan jaminan sosial diberikan kepada olahragawan dan pelaku olahraga yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional pasal 86 A.