“Pemerintah menfasilitasi, karena LADI ini adalah satu lembaga yang independen, yang walaupun secara formalnya baru kita kuatkan dalam undang-undang tentang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi terhadap sanksi WADA, Raja Sapta Oktohari mengatakan Sekretaris Jenderal WADA Olivier Niggli saat bertemu dirinya beberapa waktu lalu justru memberikan respon positif dan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan sanksi WADA tersebut.
“WADA memberikan respon yang sangat positif dan memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang betul-betul serius terutama pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas dan teman-teman dari LADI yang sangat serius mengntisipasi dan melakukakan semua percepatan dan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sanksi yang dijatuhkan oleh WADA tersebut,” kata Raja Sapta Oktohari.
Baca juga : Kemenpora Harap PB ISSI Bisa Bina Cabang Olahraga Balap Sepeda Tampil di Olimpiade
Dikatakan Oktohari, sanksi terhadap LADI berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan WADA kepada negara lain seperti Rusia, Korea Utara atau Thailand. Menurutnya, terhadap Indonesia meliputi tiga bagian antara lain pertama soal komunikasi, kedua administrasi dan ketiga teknis.
“Dari tiga hal tersebut, komunikasi selesaikan dengan baik, administrasi semua on progres diselesaikan dari temam-teman LADI dan masalah teknis sendiri, semua testing alhamdulillah sudah bisa selesai. Hanya saja, kemarin kurang lima (sampel doping) itupun karena atlet yang mau di tes masih berada di luar negeri,” ungkapnya.
