Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo bersama Wakil Menpora Taufik Hidayat serta pejabat eselon I dan II menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).
Raker tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenpora untuk tahun anggaran 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani.
“Rapat ini produktif dan mencerminkan kolaborasi yang baik. Saya yakin semangat sinergi ini akan mendorong kemajuan kepemudaan dan olahraga di Indonesia,” ujar Menpora Dito.
Dalam paparannya, Menpora Dito menyampaikan usulan alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp4.406.546.472.000. Usulan tersebut bertujuan untuk menambah kegiatan prioritas sesuai arah kebijakan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana tercantum dalam RKP 2026.
Usulan RKA Kemenpora 2026 ini mencakup program penguatan karakter dan daya saing pemuda, peningkatan kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat dunia, serta pengembangan industri olahraga sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional.
“RKA ini menjadi acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kemenpora dalam RAPBN 2026,” tegasnya.
Raker kali ini juga merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana Menpora menekankan pentingnya pendanaan optimal untuk merealisasikan 15 Program Prioritas dan 34 Kegiatan Prioritas. Fokus program meliputi penguatan pelayanan kepemudaan, transformasi kepramukaan, pengembangan olahraga masyarakat dan wisata olahraga, pembinaan atlet muda, hingga penguatan kemitraan global.
Seluruh fraksi DPR menyatakan persetujuan terhadap usulan tersebut. Menpora pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan Komisi X DPR.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi X DPR atas dukungan yang diberikan,” ucap Menpora Dito.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan setelah terbitnya Nota Keuangan RAPBN 2026, dengan mempertimbangkan masukan dari anggota dewan.
