Biuus.com, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali, hari Kamis (28/4/2022) pagi menghadiri acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022 (Musrenbangnas Tahun 2022) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang dibawakan oleh Presiden Joko Widodo secara virtual di Jakarta.
Pada sambutannya dalam acara ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan bangsa Indonesia bahwa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir. Tahun ini dan tahun depan negara akan menghadapi situasi yang tidak mudah, yaitu situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak yang penuh dengan ketidak pastian.
Terkait inflasi ini, Presiden mencontohkan negara Turki yang telah mencapai 61,1%, Amerika 8,5%, dan Indonesia berada diangka inflasi 2,6%. “Indonesia alhamdulillah masih di angka 2,6% ini yang harus bersama-sama kita perbaiki, kita pertahankan,” ungkap Presiden Joko Widodo sebelum membuka acara.
Baca juga:
Menurut Presiden Jokowi, agar semua pihak betul-betul waspada, mengkalkulasi secara detail sehingga langkah antisipasi tepat. “Dan harus siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan (2023). Kita harus memiliki Sense of Crisis, jangan seperti biasanya, sehingga harus ada perencanaan dan skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti,” tambahnya.
Baca juga: Menpora Amali Harap Zohri Bisa Membawa Medali Emas di SEA Games 2021
“Perkembangan ekonomi negara kita menunjukkan tren yang positif, surplus perdagangan juga positif. Februari diangka Rp 3,82 miliar dan Maret Rp 4,5 miliar surplusnya. Pertumbuhan kredit di Februari juga 6,33 dari Januari 5,79 ini juga tren yang baik. Momentum tren pertumbuhan ekonomi ini harus kita jaga” ucap Presiden Joko Widodo.
Arti dari tema RKP 2023 itu sendiri, untuk Meningkatkan Produktivitas Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Iklusif dan Berkelanjutan, Presiden menekankan bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) artinya belanja barang dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri.
“Potensi belanja barang, modal dan jasa di pusat ada Rp 526 triliun di daerah Rp 535 triliun, artinya totalnya Rp 1.062 triliun plus BUMN Rp 420 triliun. Jangan sampai jumlah yang besar ini dibelanjakan untuk barang-barang import sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan dan kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk import,” ucap Presiden Joko Widodo.
Disaat yang bersamaan Presiden Jokowi juga mengingatkan untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional, buatkan kebijakan yang berpihak bagi industri subsitusi import. Agar tidak import seperti jagung, kedelai, dan sebagainya, dan berikan pendampingan UMKM sehingga bisa naik kelas untuk memenuhi standar nasional.
“Percepat hilirisasi industri dalam negeri. Daerah yang memiliki pertambangan, dorong. Daerah yang memproduksi coklat, kopi, dorong agar mereka masuk industri agar meningkatkan nilai tambah dan membuka lapagan pekerjaan untuk rakyat,” kata Presiden.
Baca juga: Atlet Senam Rifda Irfanaluthfi Merasa Senang Bisa Wakili Indonesia di SEA Games 2021
“Jangan kita hanya menjadi pengeksport bahan mentah, dan sebagainya stop. Tapi tingkatkan produktifitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi karena kedepan problem dunia ada dua yakni pangan dan energi, ini yang sangat kritis. Dan kita memiliki kekuatan disini oleh sebab itu tingkatkan produktivitas kemandirian di sektor pangan dan energi, lakukan dengan fokus dengan skala masif, dikawal dimonitor,” tambahnya.
Presiden Jokowi juga meminta untuk meningkatkan investasi, karena dengan investasi akan menciptakan lapagan kerja yang sangat besar. “Sederhanakan dan percepat semua yang berkaitan dengan investasi karena kita tidak dapat bergantung pada APBN dan APBD. Kita harus kreatif dan inovatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru,” pungkas Presiden Joko Widodo.
Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati dan Walikota dan Kepala Bapeda Provinsi seluruh Indonesia baik secara langsung dan virtual.
