Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menerima audiensi Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, di ruang kerjanya lantai 10 Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Senin (5/4) pagi.
Selain Aditya hadir juga Kepala Bappeda Banjarbaru Kanafi, Kepala BPKAD Banjarbaru Jainudin.
Menpora Amali sampaikan bahwa di Kemenpora tidak ada pekerjaan fisik pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
Menurut Menpora Amali pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait jika ada permohonan pembangunan sarana prasarana olahraga jika telah memenuhi kelayakan.
“Kami tidak ada pekerjaan fisik, jika ada permohonan pembangunan ini maka harus berkomunikasi dengan Bappenas dan kemudian ke Kementerian PUPR,” kata Menpora Amali didampingi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti, hari Senin (5/4) pagi.
“Jika sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) maka pastikan status tanahnya/lahannya tidak bermasalah atau sudah clean and clear sebab itu yang selalu jadi masalah,” tambah Menpora Amali mengingatkan.
Menurutnya, jika sudah ada komunikasi dengan Bappenas maka proses selanjutnya oleh Kementerian PUPR akan lebih mudah pelaksanaannya. “Secara kemanfaatan kita yang merekomendasikan layak atau tidaknya. Kemudian Bappenas itu perencanaan anggarannya dan teknis pengerjaannya PUPR. Karena anggaran kita khusus untuk pembinaan, pengerjaan fisik tetap di Kementerian PUPR,” tutur Menpora Amali.
Walikota Aditya Mufti memaparkan kepada Menpora Amali jika di Kota Banjarbaru belum ada sarana dan prasarana olahraga memadai seperti stadion. Pemerintah kota telah menyiapkan lahan seluas 22 hektar untuk pembangunan sarana olahraga itu.
“Kota Banjarbaru merupakan jalur utama dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat yang semua melewati Banjarbaru. Komposisi jumlah penduduk usia mudanya lebih banyak dibandingkan usia tuanya,” tambahnya.
