Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) bersama seluruh DPD KNPI Provinsi menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kegiatan Konsolidasi Pemuda Nasional yang dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta pada Senin (10/11/2025), KNPI juga mengusulkan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat kontribusi pemuda dalam pembangunan nasional.
Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI, Choir Syarifuddin, menegaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo bukan hanya sekadar sikap politik, melainkan komitmen moral serta ideologis guna mengawal arah kebijakan menuju kemandirian bangsa.
“KNPI siap berjalan seiring dengan Presiden Prabowo dalam mewujudkan visi Asta Cita. Kami percaya, program pemberantasan kartel sumber daya alam, Makan Bergizi Gratis, serta revitalisasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat adalah langkah konkret menuju Indonesia yang adil dan berdaulat,” ujar Choir dalam keterangan resminya, Senin (10/11).
Choir juga menyampaikan bahwa KNPI mendukung keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H. M. Soeharto, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam membangun fondasi ekonomi dan stabilitas nasional.
“Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar meninjau masa lalu, tetapi bagian dari rekonsiliasi nasional dan kesinambungan pengabdian kepada bangsa,” lanjutnya.
Salah satu rekomendasi utama KNPI adalah permintaan kepada Presiden Prabowo untuk memfasilitasi Dialog Nasional Pemuda Indonesia sebagai ruang penyatuan berbagai faksi KNPI yang selama ini berbeda pandangan, dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
“Kami berharap Presiden dapat mempertemukan seluruh unsur KNPI agar pemuda bisa berdialog terbuka dan kembali pada satu tujuan: Indonesia sebagai prioritas,” tutur Choir.
KNPI juga mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar bersikap netral serta aktif memediasi perbedaan di organisasi kepemudaan.
“Kami yakin Kemenpora mampu menjadi mediator dan bukan pihak yang memperkeruh keadaan. Pemerintah perlu hadir untuk memperkuat gerakan pemuda,” ujarnya.
Choir juga menegaskan bahwa pemerintah perlu melindungi organisasi kepemudaan dari tekanan politik praktis. Menurutnya, pemuda harus tetap menjadi kekuatan moral yang independen.
“Negara harus menjaga ruang pemuda dari intervensi politik. Kita membutuhkan pemuda yang berpikir objektif dan berintegritas untuk masa depan bangsa,” tegas Choir.
KNPI mengajak seluruh pemuda kembali pada nilai dasar gerakan kepemudaan: persatuan, pengabdian, dan gotong royong.
“Gotong royong bukan semboyan, tetapi prinsip hidup pemuda Indonesia,” ucapnya.
Untuk menyatukan gerakan kepemudaan, KNPI meminta Menpora membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur pemerintah dan para senior KNPI guna mempersiapkan Kongres KNPI Penyatuan.
“Tim yang kredibel dibutuhkan agar proses penyatuan berjalan adil dan objektif. Ini momentum mengembalikan marwah KNPI sebagai rumah besar pemuda,” jelas Choir.
Selain itu, KNPI berencana mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan generasi digital.
“Beberapa ketentuan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kita memerlukan regulasi yang adaptif terhadap era digital dan bonus demografi,” tambahnya.
Rekomendasi terakhir adalah pemisahan urusan kepemudaan dan olahraga agar kebijakan pemerintah terkait pemuda dapat lebih fokus.
“Selama ini isu kepemudaan sering terpinggirkan. Kami mengusulkan agar Kementerian Pemuda berdiri sendiri agar perhatian terhadap pemuda lebih maksimal,” tutup Choir.
Choir memastikan bahwa delapan rekomendasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral KNPI sebagai wadah resmi pemuda Indonesia.
“Kami yakin Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap regenerasi kepemimpinan. KNPI siap mendukung pemerintahan dengan semangat kolaboratif, kritis, dan konstruktif menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya
