Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menghadiri Rapat Tingkat Menteri tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggara Pelayanan Kepemudaan di Istana Wakil Presiden (Wapres) RI, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (25/1) siang.
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat kementerian/lembaga terkait tersebut, Menpora Dito menyampaikan pelaksanaan koordinasi lintas sektorial penyelenggaraan pelayanan kepemudaan kepada Wapres RI Ma’ruf Amin selaku pemimpin rapat. Salah satunya perihal upaya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
“Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan,” jelas Menpora.
Menpora memaparkan, IPP Tahun 2022 mencapai 55,33 yang mengalami kenaikan dua poin dari IPP Tahun 2021 sebesar 53,33. Sementara itu, IPP pada 2023 masih dalam proses pengolahan.
Dalam IPP 2022, terdapat dua domain yang capaiannya masih di bawah 50,00. Yaitu kesempatan dan lapangan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan. Untuk capaian IPP yang masih di bawah 50,00 tersebut, diperlukan upaya lebih untuk mendorong peningkatannya.
Strategi peningkatan IPP itu meliputi membuat gerakan pelayanan pemuda semakin masif, kolaborasi antarsektor yang semakin kuat, yang didukung regulasi-regulasi di antaranya Perpres 43 Tahun 2022 serta Permenpora 1/2023 tentang Daya Saing Kewirausahaan. Strategi tersebut bermuara pada pembentukan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD).
Kata Menpora Dito, dari capaian-capaian RAN dan RAD, terdapat isu-isu yang penting yang harus diperhatikan bersama. Meliputi fokus mendorong domain IPP yang masih di bawah angka 50,00, mendorong target pencapaian IPP dalam mencegah prevalensi usia merokok.
“Terkait kepramukaan, penting memperhatikan kedudukan kelembagaan mereka, posisi mereka, dan anggaran yang disediakan,” urai Menpora.
Isu penting lainnya yaitu sinkronisasi pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dengan berlandaskan Grand Design Manajemen Talenta Nasional Tahun 2022-2045. Kemudian memformulasi layanan kepemudaan yang mampu merespon pertumbuhan komunitas-komunitas kepemudaan yang terus bertumbuh secara organik namun tidak berbadan hukum.
Berikutnya, bagaimana memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan prinsip pentahelix untuk menyukseskan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
“Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya yaitu optimalisasi komunikasi lintas sektor melalui diskusi reguler kelompok kerja, peningkatan upaya kolaborasi program kerja lintas sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan IPP,” tutur Menpora Dito.
“Sinkronisasi penguatan Satu Data yang berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga untuk pelayanan kepemudaan. Dan akselerasi penyelesaian Desain Besar Kepemudaan (DBKN),” imbuh Menpora.
Mendengarkan laporan Menpora Dito, Wapres Ma’ruf Amin mengharapkan IPP tersebut bisa mengalami peningkatan. Dari 55,33 di tahun 2022, diharapkan bisa menjadi 57,67 di tahun 2024 ini.
“Jadi beberapa kendala itu kita telusuri. Masalahnya klasik, koordinasi antara organisasi perangkat daerah. Kemudian dukungan komitmen Pemerintah Daerah terus kita dorong supaya partisipasi pelayanan kepemudaan didukung semua daerah, kemudian indeks prestasinya terus kita tingkatkan,” ucap Wapres.
“Dengan ada beberapa indeks prestasi yang masih di bawah 50 itu, akan kita optimalkan dengan melibatkan kementerian terkait,” tegas Wapres Ma’ruf.
