Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai tanpa pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi nasional. Ia menyoroti lemahnya daya saing Indonesia dibanding negara-negara kawasan seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia—yang salah satunya tercermin dari keputusan Nvidia memilih Johor sebagai lokasi investasi ketimbang Indonesia.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking guna menangani hambatan-hambatan investasi yang mengganggu aktivitas perekonomian. Kelompok kerja ini menjadi kanal resmi bagi pelaku usaha untuk melaporkan langsung permasalahan di lapangan, yang kemudian dibahas melalui sidang debottlenecking secara berkala.
“Di situ Bapak-Ibu pelaku bisnis bisa melaporkan hambatan usaha Anda. Kami akan sidangkan, dan saya sudah mengalokasikan satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking,” ujar Menkeu dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (01/12/2025).
Menkeu menilai pendekatan berbasis kondisi lapangan akan mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Optimisme tersebut didukung pengalaman pemerintah menyelesaikan 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada 2016–2019. Ia menegaskan bahwa reformasi regulasi ke depan akan lahir dari kebutuhan nyata di lapangan.
“Ke depan, kita perbaiki iklim bisnis secara bertahap langsung dari lapangan. Dari situ kita benahi peraturannya—bukan sebaliknya,” jelasnya.
Selain reformasi birokrasi, pemerintah juga memperkuat perlindungan pasar domestik dari dominasi produk ilegal impor. Pengetatan border terhadap barang bekas ilegal dilakukan untuk memberi ruang tumbuh bagi industri dalam negeri.
Kombinasi antara penguatan permintaan domestik, kolaborasi kebijakan fiskal–moneter, serta perbaikan iklim investasi disebut sebagai prasyarat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6% mulai tahun depan, yang kemudian ditargetkan naik menuju 8% dalam empat hingga lima tahun mendatang.
“Capaian 8% itu sulit, tetapi bukan mustahil jika dilakukan bertahap. Fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi harus sama-sama diperbaiki,” pungkas Menkeu.
