Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) berharap Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang harus mampu mempersatukan organisasi kepemudaan (OKP) yang selama ini memperjuangkan pembinaan pemuda, serta yang memahami dinamika kepemudaan.
Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Raden Umar, menegaskan selama beberapa tahun terakhir kepemudaan terkesan dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas. Minimnya konsolidasi antarorganisasi dan keterbatasan dukungan anggaran membuat potensi besar pemuda Indonesia tidak sepenuhnya terkelola.
“Banyak organisasi kepemudaan berjalan sendiri-sendiri, bahkan terjebak dualisme hingga empatlisme. Negara seakan membiarkan keadaan itu, padahal pemuda adalah aset strategis bangsa. Kami berharap Presiden menunjuk Menpora yang benar-benar bisa hadir untuk menyatukan, bukan hanya mengurus administrasi,” ujar Raden Umar kepada wartawan.
Menurut Umar, Ia membeberkan fakta berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia sebesar 4,76 persen, setara dengan 7,28 juta orang.
“Kelompok usia muda, terutama 15–24 tahun, justru mendominasi dengan TPT mencapai 16,16 persen, lebih dari tiga kali lipat rata-rata nasional. Selain itu, sekitar 20,31 persen pemuda Indonesia termasuk dalam kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training)”, tandasnya.
Artinya, lanjutnya satu dari lima pemuda tidak sedang sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Kondisi ini berpotensi mengancam capaian bonus demografi yang menjadi harapan pembangunan nasional.
“Jika Menpora tidak serius membangun program pembinaan, pemuda kita bisa kehilangan momentum emas. Bonus demografi justru berbalik menjadi beban sosial,” kata Raden Umar.
KNPI sendiri dalam beberapa tahun terakhir kerap menghadapi konflik perpecahan kepengurusan hingga ke tingkat daerah. Hal serupa juga dialami sejumlah organisasi kepemudaan lainnya.
“Perpecahan ini mengurangi kapasitas pemuda untuk bersatu menyuarakan kepentingan bangsa”, urainya.
Menurut Raden Umar, peran Menpora ke depan harus lebih proaktif dalam mediasi dan fasilitasi penyatuan organisasi.
“Harus ada roadmap jelas, misalnya kongres bersama atau forum dialog pemuda nasional. Menpora juga harus memberi insentif pada OKP yang konsisten melakukan pembinaan dan program nyata di lapangan,” ujarnya.
Mantan Sekretaris DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta ini menegaskan, KNPI mendukung penuh langkah Presiden bila memilih figur Menpora yang lahir dari tradisi organisasi kepemudaan. Dengan begitu, komunikasi dengan berbagai elemen pemuda dapat lebih mudah terjalin.
“Pemuda jangan hanya dilibatkan saat seremonial Sumpah Pemuda. Mereka harus jadi subjek pembangunan. Karena itu, Menpora mendatang harus punya nyali untuk memperjuangkan anggaran pembinaan dan memastikan programnya menyentuh pemuda di akar rumput”, pungkasnya.
