Jakarta – Di tengah meningkatnya perbincangan mengenai masa depan ekonomi nasional, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Raden Umar, mengingatkan bahwa peran pemuda tak boleh berhenti pada wacana. Ia menegaskan bahwa mahasiswa dan generasi muda harus tampil di garis depan untuk menantang dominasi oligarki sumber daya alam (SDA), yang menurutnya menjadi salah satu faktor utama penghambat kedaulatan ekonomi Indonesia. Pesan tersebut ia sampaikan dalam Studium Generale Musyawarah Kerja Aliansi BEM se-Bogor Raya di Kampus STIE GICI Bogor, Sabtu (15/11/2025).
Umar menjelaskan bahwa ketidakstabilan geopolitik dunia turut diperparah oleh penguasaan SDA yang terpusat pada sekelompok elit ekonomi. Kelompok tersebut, katanya, memiliki kendali mulai dari proses produksi, rantai bisnis, hingga kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas.
“Oligarki SDA telah menguasai ruang hidup rakyat, merusak lingkungan, melemahkan fondasi ekonomi, bahkan mengancam kedaulatan negara. Pemuda tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa SDA bukan sekadar komoditas, tetapi penopang utama kedaulatan nasional. Dominasi oligarki, menurut Umar, memicu ketimpangan sosial, membatasi akses publik terhadap kekayaan alam, dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika SDA dikuasai segelintir kelompok, ketahanan pangan, energi, hingga industri nasional ikut tergerus. Ini ancaman nyata terhadap kemandirian ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Umar juga menyinggung besarnya kebocoran anggaran negara akibat praktik oligarki. Menurutnya, dana publik bernilai triliunan rupiah yang hilang setiap tahun seharusnya dapat dialokasikan untuk pendidikan yang lebih terjangkau, layanan kesehatan gratis, dan pembangunan yang merata.
“Dana ratusan hingga ribuan triliun rupiah bocor setiap tahun ke kantong oligarki. Jika kita merebut kembali hak rakyat ini, seluruhnya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional,” katanya.
Dalam pemaparannya, Umar menawarkan sejumlah langkah strategis untuk memulihkan kedaulatan negara atas SDA. Di antaranya adalah memperkuat regulasi yang berpihak kepada rakyat, penegakan hukum terhadap mafia dan kartel SDA, membuka data perizinan serta aktivitas eksploitasi secara transparan, memperluas pemberdayaan masyarakat dan pemuda dalam pengelolaan SDA, serta membangun kolaborasi nasional untuk memerangi praktik rente dan monopoli.
Ia juga memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang dinilai konsisten menindak penyalahgunaan SDA, termasuk penertiban kawasan hutan yang dikuasai cukong sawit dan upaya pemberantasan tambang ilegal.
“Kita harus menghormati langkah tegas pemerintah melalui Satgas PKH dan kebijakan lainnya dalam menghadapi praktik oligarki serta kartel yang merusak sumber daya dan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Umar menekankan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab historis dalam mendorong transformasi tata kelola SDA. Ada empat peran utama yang ia soroti: melakukan pengawasan sosial, menggerakkan komunitas dan desa, menciptakan inovasi hijau dan teknologi ramah lingkungan, serta menjadi agen advokasi kebijakan publik.
“Pemuda adalah kekuatan moral dan intelektual bangsa. Tanpa mereka, agenda reformasi SDA tidak mungkin terwujud,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, Umar mengajak mahasiswa untuk tidak mengambil jalan pintas dan terus membekali diri dalam menjaga kedaulatan bangsa.
“Tidak ada keberhasilan yang datang secara instan. Persiapkan diri, tetap konsisten, dan jangan gentar berhadapan dengan oligarki SDA. Masa depan Indonesia berada di tangan pemuda,” tutupnya.
