Jakarta — Pemerintah tengah menyiapkan program renovasi besar-besaran untuk satu juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Program ini menyasar masyarakat miskin ekstrem dan menjadi bagian dari upaya strategis mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam penyediaan hunian layak.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, usai bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, di Jakarta, Senin (2/6/2025).
“Kita sedang siapkan minimal satu juta rumah untuk direnovasi. Tanggung jawab dan mekanisme teknisnya sedang dibahas. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi dampaknya sangat luas terhadap kualitas hidup masyarakat,” ujar Fahri.
Fahri menjelaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih akan menjadi skema utama. Setiap penerima bantuan akan memperoleh dana sebesar Rp21,8 juta, yang terbagi untuk beberapa kebutuhan:
- Rp17,5 juta untuk bahan bangunan,
- Rp2,5 juta untuk jasa tukang, dan
- Rp1,8 juta untuk fasilitator teknis.
Namun, terdapat pembaruan penting dalam pelaksanaan program kali ini. Pemerintah akan menggandeng Koperasi Merah Putih sebagai mitra dalam penyediaan material bangunan. Pengadaan material akan dilakukan langsung melalui koperasi desa, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna memangkas rantai distribusi yang selama ini menambah biaya.
“Dengan pola koperasi, harga semen, besi, baja, dan material lainnya bisa ditekan. Harapannya, anggaran Rp21,8 juta per unit itu benar-benar cukup untuk mewujudkan rumah layak,” jelas Fahri.
Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa renovasi tidak hanya menyasar perbaikan fisik seperti atap dan dinding, melainkan juga mencakup sanitasi, akses air bersih, serta perbaikan lantai yang sesuai dengan standar kelayakan hunian. Standar ini merujuk pada indikator SDGs yang menekankan pentingnya kondisi rumah yang aman, sehat, dan layak huni.
“Standar rumah layak menurut SDGs itu sudah jelas. Kita ingin renovasi ini bukan sekadar tambal sulam, tetapi benar-benar menjadi transformasi menyeluruh terhadap kualitas hidup warga,” tambahnya.
Program renovasi ini ditargetkan bisa segera dimulai setelah seluruh aspek teknis, termasuk koordinasi lintas kementerian dan skema pendanaan, selesai difinalisasi. Pemerintah juga mengajak semua pihak—termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil—untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program strategis ini.
