Biuus.com, Jakarta – Merasa bertanggung jawab atas kelalaian dan sanksi yang diterima Indonesia, kepengurusan LADI yang usianya baru sekitar tiga bulan sontak meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo serta seluruh masyarakat Indonesia pada Senin lalu. Bukan hanya LADI, hal serupa juga dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali karena tidak sedikitnya komentar negatif netizen yang menyudutkannya beredar di jagat maya.
Suatu kebanggaan setelah 19 tahun berlalu, Piala Thomas kembali ke Tanah Air. Namun di satu sisi, kemenangan menjadi pilu setelah sanksi WADA memutuskan melarang Indonesia mengibarkan bendera Merah-Putih dalam upacara penghormatan pemenang di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, pada Minggu malam (17/10/2021).
Bukan tanpa sebab, melainkan sanksi tersebut tak bisa dihindari Indonesia lantaran Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) dianggap tidak mematuhi regulasi pelaporan tes doping rutin pada WADA.
Menanggapi reaksi publik yang tidak mengerti duduk permasalahan, politis PDI Perjuangan Aria Bima dengan tegas menyayangkan Menpora Zainudin Amali yang sebenarnya punya prestasi tetapi justeru mendapat makian dari netizen.
“Lah ini kasian ini, menteri ini (Menpora) punya prestasi malah dimaki-maki gara-gara ini,” kata Aria Bima saat menjadi narasumber dalam sebuah program Catatan Demokrasi yang dilaksanakan TV One pada Selasa malam (19/10/2021) yang mengangkat tema Piala Thomas: Seleberasi Tanpa Merah-Putih
Baca juga : Menpora Zainudin Amali Sebut Sanksi WADA Masalah Serius
Apa yang menjadi kekesalan Aria Bima tentu beralasan. Pasalnya, semenjak menjabat sebagai Menpora dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Zainduin Amali telah menorehkan beberapa prestasi terhadap olahraga, salah satunya peningkatan perolehan medali di ajang Olimpiade Tokyo 2020, kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua 2021, hingga kesuksesan merebut kembali trophy Thomas Cup serta sederet pencapaian atlet Indonesia lainnya di pentas internasional.
Dalam kesempatan itu, Aria Bima mengatakan bahwa sanksi WADA itu berawal dari persoalan yang sifatnya administratif dan teknis, yang kemudian dijadikan persoalan besar karena menyangkut nama bangsa dan negara, simbol kehormatan serta harga diri bangsa.
Menurut Aria Bima kasus ini bukan semata persoalan ego sektoral, namun juga sudah menyangkut masalah negara. Untuk itu, dirinya meminta persoalan ini untuk diinvestigasi dengan tuntas.
“Ini mempermalukan simbol-simbol negara dan ini ranahnya bisa pidana loh, ranah hukum. Ini bukan masalah kecil, karena dampaknya membawa kehormatan negara, sehingga perlu dicek,” tegasnya.
Komentar